Lombok Timur (FaktaOne) - Era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya, nyatanya belum berjalan 1 tahun.
Meski demikian, era dengan jargon SMART itu dianggap gagal. Khususnya dalam bidang pertanian.
Padahal sejatinya, Iron-Edwin yang diusung mayoritas Partai Politik (Parpol) itu, kerap menjual kesejahteraan petani dalam kampanyenya.
Hal tersebut dilontarkan sejumlah petani di Lombok Timur saat ditemui media FaktaOne di lingkungan Dinas Pertanian.
Bukan tanpa alasan, sejumlah petani tersebut menganggap Bupati dan Wakil Bupati saat ini malah mempersulit petani. Khususnya dalam mendapatkan BBM untuk alat pertanian.
"Sekarang kalau mau dapat BBM di Pertamina kami harus punya barcode yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian. Itupun berlaku hanya 3 bulan saja," ungkap salah seorang petani asal Rarang, Lalu Joni Rusdi.
Terlebih saat ini sambungnya, ia bersama sebagian besar petani di Rarang sudah memasuki masa panen.
"Sekarang semakin sulit. Untuk sekedar dapat BBM saja sulit. Ini kan dampaknya nanti pada kami juga. Kami bisa jadi gagal panen," imbuhnya.
Secara tegas, Rusdi yang mengaku bagian dari pendukung Iron-Edwin itu merasa sangat kecewa.
"Kami tidak diberikan arahan yang jelas. Karena untuk dapat kode itu harusnya Pertanian yang keluarkan. Tapi ketika kami ke Dinas Pertanian, malah kami dilempar ke Dinas Koperasi dan UMKM," ucapnya.
"Kami sudah jalankan semua petunjuk mereka, tapi ya tetap tidak ada kejelasan," sesalnya.
Senada dengan Rusdi, petani asal Masbagik yang enggan disebut namanya turut merasa kecewa. Dirinya bersama petani lain mengaku semakin dipersulit.
"Kami bingung, kenapa sekarang semakin dipersulit. Padahal dulu pas kampanye berjanji petani akan sejahtera," unkapnya.
Plt Kadis Pertanian tak Sejalan dengan Bawahan
Kepada FaktaOne, Plt Kepala Dinas Pertanian, Lalu Fathul Kasturi, mengatakan, Dinas Pertanian mengelurkan rekomendasi barcode itu khusus bagi petani yang menggunakan Alsin.
"Aplikasinya sudah aktif tidak ada yang dipersulit. Tapi itu untuk petani yang gunakan Alsin," terangnya.
Untuk itu kata dia, bagi petani yang melakukan permohona barcode, harus disertai dengan poto alat.
"Bagian dari verifikasi itu harus dengan membawa poto alat. Jadi kami harus selektif, karena barang ini tidak untuk dijual," tegasnya.
Padahal sebelumnya, sejumlah staf Dinas Pertanian yang berada pada bidang tersebut mengatakan tak berani mengeluarkan barcode. Mereka beralasan harus ada persetujuan pimpinan.
Tak sampai disitu, staf Dinas Pertanian tersebut juga malah mengarahkan para petani untuk meminta rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM.
"Kalau pertalite bukan kami. Silahkan minta ke Dinas Koperasi," ucapnya.
Social Footer