Lombok Timur 4/5/2026 — Lombok Timur — Belum lama Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Timur resmi terbentuk, tantangan berat sudah langsung menghadang. Salah satu yang paling mencolok: puluhan siswa di SDN 4 Selaparang dan SMP Negeri Satu Atap Kecamatan Suela hingga kini belum pernah sekalipun menerima manfaat program yang sudah berjalan lebih dari setahun itu.

Fakta ini bukan kesalahan Satgas yang baru. Namun justru di sinilah persoalan sesungguhnya mulai terlihat — program MBG selama ini berjalan tanpa koordinasi yang memadai di tingkat kabupaten, dan Satgas yang baru terbentuk kini harus mewarisi tumpukan masalah yang bukan mereka yang ciptakan.

Yang membuat persoalan di Suela semakin sulit dipahami adalah kenyataan bahwa dapur penyedia MBG sesungguhnya telah beroperasi di kecamatan yang sama. Artinya, bukan soal ketiadaan infrastruktur — melainkan soal lemahnya pemetaan sasaran dan koordinasi distribusi yang selama ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab penuh mengawalnya di tingkat kabupaten.

Ketiadaan Satgas itulah yang diduga menjadi akar dari kekosongan ini. Tanpa koordinator yang definitif, distribusi MBG berjalan masing-masing, tanpa ada yang memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal.

Ketua Satgas MBG Lotim, Ahyan, tidak menampik bahwa persoalan distribusi yang timpang ini telah menjadi perhatian serius. Bahkan isu tersebut telah dibawa ke meja rapat bersama DPRD Lombok Timur dan sejumlah OPD terkait — sebuah langkah yang menunjukkan Satgas tidak berdiam diri meski baru saja terbentuk.

Ahyan mendorong percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah kategori 3T — tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, selama wilayah seperti Suela belum memiliki SPPG sendiri, ketimpangan distribusi akan terus berulang.

Sebagai langkah sementara, Satgas tengah mengupayakan agar siswa-siswa yang belum terlayani dapat bergabung dengan cakupan SPPG terdekat. Namun Ahyan sendiri mengakui hal itu bergantung pada sejumlah kondisi di lapangan.

Di tengah upaya Satgas bergerak cepat, respons Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Lalu Bayan, justru terkesan kurang proporsional. Saat dikonfirmasi, ia hanya menyebut persoalan ini "sedang dibahas" — tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai langkah konkret ataupun tenggat waktu penyelesaian.

Padahal, Dinas Pendidikan memiliki data sekolah yang paling lengkap. Jika sejak awal data tersebut diintegrasikan dengan perencanaan distribusi MBG, sekolah-sekolah di Suela semestinya tidak perlu menunggu lebih dari setahun untuk sekadar masuk dalam daftar penerima.

Kehadiran Satgas MBG di Lombok Timur sejatinya adalah kabar baik — ada pihak yang kini secara resmi bertanggung jawab mengawal program ini di tingkat kabupaten. Namun efektivitasnya akan diuji bukan dari seberapa banyak rapat yang digelar, melainkan dari seberapa cepat sekolah-sekolah seperti di Suela akhirnya bisa merasakan manfaat program yang sudah lama seharusnya mereka terima.

Satgas MBG Lombok Timur memulai tugasnya dengan warisan masalah yang tidak ringan. Dan bagi siswa di Suela, yang mereka butuhkan bukan sekadar pembahasan — melainkan kepastian kapan giliran mereka tiba.